2017, Kebangkitan Ekonomi Berkeadilan

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya sudah memiliki dasar filosofis yang sangat kuat dalam konsep ekonomi berkeadilan, tepatnya pada sila terakhir Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kemudian dipertegas dengan simbol padi dan kapas yang merepresentasikan pangan dan sandang sebagai kebutuhan pokok manusia. Konsep ekonomi berkeadilan ini selalu berusaha diwujudkan pemerintah sejak lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 melalui banyak program kerja pada masing-masing era kepresidenan. Ketika masa Presiden Soekarno banyak dilakukan nasionalisasi perusahaan yang sebelumnya dimiliki Belanda, lalu pada masa Presiden Soeharto melaksanakan program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahunan) serta program transmigrasi untuk pemerataan jumlah penduduk yang sangat terkenal pada era kepemimpinan beliau. Namun, hingga tahun 2017 masih terjadi ketidakadilan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, akan tetapi ini jumlah ketidakadilan ekonomi tersebut berangsur-angsur menurun seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia pada era Presiden Jokowi. Salah satu yang menjadi sorot utama masalah ketidakadilan ekonomi di Indonesia oleh Presiden Jokowi adalah tentang perbedaan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama harga BBM solar dan premium yang sangat tinggi di Papua dibandingkan di Pulau Jawa yang diakibatkan oleh kurangnya sarana transportasi dan infrastruktur yang layak.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan pada saat membahas anggaran RAPBN 2018, bahwa belanja APBN diarahkan untuk pendanaan program prioritas, utamanya untuk pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Belanja infrastruktur pada RAPBN 2018 mencapai Rp. 409 triliun yang naik 5,6% pada APBNP 2017. Di sektor pembangunan pemerintah akan membangaun 865 km jalan, enam bandar udara, 15 lokasi pelabuhan, 639 km jalur kereta api, dan jarngan telekomunikasi di 57 kota. Selanjutnya pemerintah juga membangun  jaringan irigasi baru 54.000 ha dan bendungan 47 unit. Di sektor perumahan pemerintah akan menyediakan 6.238 unit rumah susun dan 180.000 unit rumah swadaya. Direncanakan juga sebanyak 95,12 persen dari penduduk NKRI dapat menikmati listrik. Diharapkan semua rencana pembanguan ini dapat berlangsung dengan baik sehingga dapat mewujudkan ekonomi berkeadilan.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), sebagai salah satu perusahan konstruksi di Indonesia juga turut membangun wilayah pelosok yang sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi dan menjadi salah satu bentuk #WIKAHadirUntukNegeri #WIKAMembangunNegeri. Salah satunya adalah Proyek Pembangunan Jalan Oksibil Seredala, Kabupaten Pegunungan Bintang – Papua. Sulitnya medan tidak menjadi halangan demi mudahnya akses transportasi di Kabupaten Pegunungan Bintang.tersebut agar distribusi kebutuhan pokok dapat sampai lebih cepat sehingga biaya kebutuhan pokok tersebut akan jauh lebih murah dari sebelumnya.